Headnews.id – Center of Economic and Law Studies (Celios) mengemukakan sejumlah persoalan yang mungkin dihadapi Indonesia jika bergabung dengan BRICS, blok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Dalam pernyataan resmi, pemerintah telah mendaftarkan Indonesia untuk menjadi anggota BRICS, langkah yang diungkapkan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dalam KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia.
Menurut Sugiono, tujuan Indonesia bergabung adalah untuk memperkuat kerja sama di antara negara-negara berkembang dan menegakkan hak atas pembangunan berkelanjutan. “Negara-negara berkembang membutuhkan ruang kebijakan, sementara negara maju harus memenuhi komitmen mereka,” ujarnya.
Namun, Bhima Yudhistira, Direktur Eksekutif Celios, mengungkapkan bahwa ketertarikan Indonesia bergabung dengan BRICS belum pernah disampaikan secara jelas di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ia mengkhawatirkan bahwa langkah ini akan mempersempit independensi Indonesia dari pengaruh Cina, mengingat ketergantungan yang sudah cukup besar dalam hal investasi dan perdagangan.
“Impor Indonesia dari Cina meningkat 112,6% dalam sembilan tahun terakhir, sementara investasi dari Cina juga melonjak. Bergabung dengan BRICS justru dapat menambah ketergantungan ini,” tegas Bhima.
Muhammad Zulfikar Rakhmat, Direktur China-Indonesia Desk Celios, menambahkan bahwa keberadaan Cina dalam BRICS dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam isu-isu penting, terutama dalam konteks Laut Cina Selatan. “Belum ada urgensi bagi Indonesia untuk bergabung, mengingat kompleksitas hubungan yang ada,” katanya.
Sementara itu, Yeta Purnama, peneliti Celios, berpendapat bahwa rencana bergabung dengan BRICS bertentangan dengan visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2025. “Keputusan ini dapat memengaruhi aksesi Indonesia ke Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), yang lebih relevan untuk pencapaian tujuan tersebut,” ujarnya.
Bergabung dengan BRICS, menurut Yeta, akan menambah beban biaya keanggotaan dan mengalihkan fokus dari kemitraan yang sudah ada. “Lebih baik kita memperkuat kerjasama yang sudah ada dan mendiversifikasi mitra secara lebih luas.”
Dalam konteks ini, pertimbangan yang matang diperlukan untuk memastikan bahwa langkah Indonesia tidak hanya menguntungkan secara politik, tetapi juga mendukung perkembangan ekonomi dan kemandirian negara di masa depan.
