Pemutusan BPH dari Kemenag: Tanggapan Pengusaha Travel Haji dan Umrah
Headnews.id – Kementerian Agama (Kemenag) tengah mengkaji rencana pemisahan Badan Pengelola Haji (BPH) dari Kemenag, yang mendapat tanggapan beragam dari pelaku usaha di sektor travel haji dan umrah. Beberapa pengusaha menilai pemisahan ini dapat berdampak positif pada tata kelola haji yang lebih mandiri dan profesional. Mereka berharap pemisahan ini bisa mengurangi birokrasi yang selama ini dinilai memperlambat proses perizinan dan pelayanan kepada calon jemaah.
Namun, sebagian pengusaha travel haji dan umrah mengkhawatirkan perubahan ini. Mereka mempertanyakan kesiapan infrastruktur serta regulasi yang mendukung pemisahan BPH dari Kemenag, terutama dalam hal pengawasan dan penjaminan mutu layanan kepada jemaah. “Yang paling kami harapkan adalah konsistensi dan transparansi pengelolaan dana haji, yang kini menjadi perhatian utama masyarakat luas,” kata salah satu pemilik usaha travel.
Beberapa pihak juga mempertanyakan apakah pemisahan ini akan benar-benar memberikan efisiensi dalam pengelolaan dana haji, atau justru menambah tantangan baru dalam implementasinya. Bagi sebagian besar pengusaha, kepastian aturan dan keamanan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Masyarakat pun menunggu penjelasan lebih lanjut mengenai kesiapan sumber daya manusia, anggaran, dan program kerja yang akan diterapkan dalam BPH pasca-pemisahan.
BPH diharapkan mampu berdiri sebagai entitas yang independen dan profesional dalam pengelolaan dana dan operasional haji di masa depan. Kemenag sendiri masih berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk para pelaku usaha travel, untuk mempersiapkan transisi ini. Proses tersebut akan mencakup peninjauan ulang regulasi serta penyesuaian teknis agar seluruh sistem dapat berjalan dengan baik tanpa merugikan para calon jemaah.
