Ukraina Kecam Mongolia Karena Tidak Menahan Putin Sesuai Putusan ICC
Headnews.id-Kementerian Luar Negeri Ukraina pada Senin, 3 September 2024, mengecam Mongolia karena tidak menahan Presiden Rusia Vladimir Putin selama kunjungan kerjanya ke Ulaanbaatar. Ukraina menuntut Mongolia untuk mematuhi putusan Mahkamah Internasional (ICC) yang mengharuskan 124 negara anggota, termasuk Mongolia, menahan dan mengekstradisi Putin atas tuduhan kejahatan perang terkait invasi Rusia ke Ukraina.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina, Georgy Tykhy, menyatakan bahwa tindakan Mongolia membiarkan Putin bebas sama dengan mengabaikan sistem pengadilan internasional dan berbagi tanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan oleh Putin. Ukraina berencana bekerja sama dengan sekutu-sekutunya untuk memastikan Mongolia menghadapi konsekuensi atas tindakannya tersebut.
Meskipun ICC memiliki wewenang untuk mengutuk Mongolia karena tidak mematuhi putusan penahanan Putin, pengadilan ini tidak memiliki kekuatan untuk menjatuhkan sanksi atau memaksa negara anggota untuk menjalankan putusannya. Rusia dan Ukraina sama-sama tidak menandatangani Statuta Roma, dasar hukum pendirian ICC, sehingga yurisdiksi ICC terhadap kedua negara ini terbatas.
ICC mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap Putin pada Maret 2023 atas tuduhan deportasi ilegal anak-anak dari wilayah Ukraina yang diduduki oleh militer Rusia, tuduhan yang ditolak oleh Moskow dengan menyebut tindakan tersebut sebagai upaya evakuasi untuk melindungi anak-anak dari bahaya konflik.
