Headnews.id – Mantan Wakil Wali Kota Palembang periode 2016–2023, Fitrianti Agustinda, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang. Tak sendiri, sang suami Dedi Siprianto, yang menjabat Kabag Administrasi dan Umum di Unit Transfusi Darah PMI, turut dijerat hukum.
Kepastian itu diumumkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Hutamrin, setelah pemeriksaan intensif terhadap Fitrianti pada Selasa (8/4) selama hampir 10 jam—mulai pukul 13.00 hingga 22.30 WIB.
“Tim penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah, sehingga menetapkan FA sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan biaya pengolahan darah di PMI Kota Palembang,” ujar Hutamrin dalam konferensi pers, dikutip dari Antara.
Modus dan Ancaman Hukuman
Korupsi ini diduga berlangsung dalam periode 2020 hingga 2023, saat Fitrianti menjabat sebagai Ketua PMI Kota Palembang (2019–2024). Modusnya adalah penyalahgunaan dana biaya pengganti pengolahan darah yang tidak sesuai ketentuan, yang mengarah pada kerugian negara. Besarnya kerugian masih menunggu hasil audit dari BPKP.
Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman penjara maksimal hingga 20 tahun mengintai mereka.
Penahanan dan Bantahan Singkat Fitrianti
Kini Fitrianti resmi ditahan di Lapas Perempuan Palembang untuk 20 hari ke depan, sedangkan suaminya dititipkan di Lapas Pakjo. Kejari menegaskan proses hukum akan berjalan profesional, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Menanggapi status barunya sebagai tersangka, Fitrianti memberikan komentar singkat saat keluar dari ruang pemeriksaan.
“Tolong dicatat, tidak ada dana hibah yang merugikan negara. Itu sudah dihitung BPKP,” ujarnya sambil berjalan cepat menuju mobil tahanan.
Kasus ini menjadi sorotan publik Palembang, mengingat sosok Fitrianti dikenal luas sebagai tokoh perempuan yang cukup aktif dalam kegiatan sosial selama menjabat di pemerintahan.
