Ledakan Kekerasan di Kashmir: Serangan Brutal Tewaskan Puluhan Wisatawan, India Ambil Langkah Tegas

Headnews.id – Wilayah Kashmir kembali berduka. Sebuah serangan mematikan dari kelompok militan mengguncang kawasan itu pada Selasa (22/4), menewaskan sedikitnya 26 wisatawan. Ini menjadi salah satu insiden paling berdarah yang menimpa warga sipil di kawasan administrasi India tersebut dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun pemerintah India mengecam kejadian ini sebagai aksi teroris, belum ada kelompok yang secara resmi dituduh sebagai pelaku. Namun, respons India terhadap peristiwa ini sangat keras. Mulai dari menghentikan kerja sama dalam perjanjian air penting dengan Pakistan, menutup jalur perbatasan darat utama, hingga mengusir diplomat Pakistan dari negaranya.

Kashmir: Tanah Indah yang Tak Pernah Sepi Konflik

Terletak di jantung Pegunungan Himalaya, Kashmir menyimpan pemandangan alam memukau dan sumber daya alam melimpah. Namun, di balik keindahannya, wilayah ini telah lama menjadi medan perebutan antara India dan Pakistan.

Sejak Inggris membagi anak benua India menjadi dua negara pada 1947, status Kashmir menggantung. Sang penguasa saat itu, seorang Maharaja beragama Hindu, enggan bergabung dengan India maupun Pakistan, meski rakyatnya mayoritas Muslim. Ketegangan meningkat saat pemberontakan terjadi dan Maharaja akhirnya memutuskan menyerahkan Kashmir kepada India.

Langkah ini memicu kemarahan Pakistan yang menolak keputusan tersebut. Dua negara bersenjata nuklir itu akhirnya terlibat dalam serangkaian konflik bersenjata—tiga di antaranya berubah menjadi perang terbuka: pada 1947-1948, 1965, dan 1999.

Dinamika Politik dan Ketegangan yang Tak Kunjung Usai

Kashmir terus menjadi titik panas dalam hubungan India-Pakistan. Salah satu momen paling genting terjadi pada 2019, saat sebuah bom bunuh diri di Kashmir menewaskan lebih dari 40 tentara India. India menyalahkan kelompok separatis pro-Pakistan, tuduhan yang dibantah keras oleh Islamabad. Pakistan mengusulkan penyelesaian lewat referendum, namun India menolaknya.

Tahun yang sama, pemerintahan Narendra Modi mencabut status otonomi khusus Jammu dan Kashmir. Wilayah itu kini berada di bawah kendali langsung pemerintah pusat India. Keputusan tersebut memicu gelombang protes, pengiriman pasukan besar-besaran, dan pemutusan akses komunikasi.

Meski kekerasan di wilayah Kashmir yang dikuasai India mereda dalam beberapa waktu terakhir, ketegangan tetap terasa. Sebagian warga Kashmir masih merasakan tekanan dari kebijakan keamanan yang ketat dan membatasi ruang gerak mereka.

Sementara itu, di sisi Pakistan, unjuk rasa warga terhadap pemerintah Islamabad juga mencerminkan keresahan publik atas nasib wilayah yang terus bergolak itu.