Headnews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto membuat gebrakan saat peringatan Hari Buruh di Monas, Kamis (1/5). Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menyatakan komitmennya untuk menghapus sistem kerja outsourcing. Ia bahkan berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional guna mengkaji langkah tersebut secara menyeluruh.
“Saya akan meminta Dewan Kesejahteraan Nasional mempelajari bagaimana caranya, kalau bisa tidak segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus outsourcing,” tegas Prabowo, disambut sorakan para buruh.
Namun, niat mulia itu langsung mendapat respons serius dari kalangan pengusaha. Mereka meminta agar langkah penghapusan tidak gegabah dan harus dikaji secara teknokratis.
“Harus dijelaskan dulu, yang mau dihapus itu sistemnya atau cara implementasinya? Karena kalau masalahnya di pelaksanaan, ya tinggal perbaiki penerapannya,” ujar Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, Jumat (2/5).
Menurut Bob, outsourcing tidak melulu buruk. Ia mencontohkan India dan Filipina yang justru menjadikan bisnis outsourcing sebagai penggerak ekonomi nasional. Bahkan, konsep outsourcing dinilai berperan dalam pemerataan ekonomi karena membuka peluang bagi banyak pelaku usaha kecil menengah untuk ikut terlibat dalam rantai produksi.
“Kalau dihapus tanpa pertimbangan matang, bisa-bisa kegiatan ekonomi hanya terkonsentrasi di satu pihak. Itu akan menghambat pemerataan yang kita harapkan di Indonesia,” lanjut Bob.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin, Sarman Simanjorang. Ia menilai wacana penghapusan outsourcing harus dibahas secara mendalam, terutama dalam konteks penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang akan datang.
“Masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Kita perlu diskusi lintas sektor agar tahu yang dihapus itu siapa—pekerjanya, sektor usahanya, atau sistemnya?” ujarnya.
Menurutnya, penting untuk melihat isu outsourcing dari dua perspektif: dunia usaha dan para pekerja. Sebab, sistem ini meski banyak dikritik, juga menjadi bagian dari fleksibilitas dunia kerja yang dibutuhkan pengusaha.
Kini, publik menanti langkah konkret pemerintah baru dalam menyusun peta jalan penghapusan outsourcing. Apakah akan menjadi terobosan bersejarah bagi dunia ketenagakerjaan, atau justru memunculkan tantangan baru di tengah upaya menciptakan lapangan kerja?
