Headnews.id – Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia menargetkan penguatan diplomasi maritim serta peningkatan pertukaran data, informasi, dan intelijen dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bakamla, Laksamana Madya TNI Irvansyah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI di Jakarta pada Senin, 11 November 2024.
Untuk meningkatkan pertukaran data dan informasi, Bakamla telah menyediakan platform manajemen aplikasi programming interface serta sistem deteksi dan analisis anomali pergerakan kapal. Selain itu, intensitas komunikasi dan koordinasi unit intelijen dari berbagai instansi terkait juga ditingkatkan. “Saat ini, kami sudah terintegrasi dengan tujuh kementerian yang terkait,” ujar Irvansyah.
Setiap hari, ketujuh kementerian tersebut bertukar informasi dengan Bakamla. Ke depan, integrasi ini akan diperluas hingga mencakup 27 kementerian. Selain itu, Bakamla juga menargetkan penguatan diplomasi maritim melalui berbagai kegiatan, termasuk pembahasan terkait Japan-ASEAN Integration Fund (JAIF) yang mencakup hibah kapal, serta latihan terkoordinasi dengan Japan Coast Guard di Jakarta.
“Kebetulan mereka akan berkunjung. Sesuai dengan tradisi dan etika internasional, setiap ada kapal yang datang, kami sambut dengan latihan-latihan,” tambah Irvansyah.
Program 100 hari pertama Bakamla juga mencakup penyusunan konsep naskah akademik Rancangan Undang-Undang Keamanan Laut (RUU Kamla), pembentukan Relawan Penjaga Laut Nusantara (Rapala), penyusunan dan pengesahan rancangan awal Rencana Strategis (Renstra) Bakamla 2025–2029, restrukturisasi organisasi untuk periode 2025–2045, perbaikan atau perpindahan Markas Besar Bakamla pasca-kebakaran pada September 2024, penyelesaian pembangunan pangkalan, serta penguatan kehadiran unsur keamanan laut dan udara.
“Bakamla RI akan melaksanakan patroli mandiri dan patroli bersama, dengan melibatkan kementerian dan lembaga teknis terkait,” jelas Irvansyah. Selain itu, Bakamla juga akan melaksanakan patroli terkoordinasi bersama unsur Maritime Reinforcement Agency dari negara-negara sahabat.
