Headnews.id – Dalam rapat kerja Komisi V DPR RI yang berlangsung pada Senin (4/11/2024), Anggota Komisi V DPR RI, Yasti Soepredjo, memberikan saran kepada Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, terkait rencana ambisius kementerian untuk membangun 3 juta unit rumah setiap tahunnya. Menurut Yasti, meskipun niat baik tersebut patut diapresiasi, perencanaan dan pelaksanaan program tersebut perlu dipikirkan matang agar berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam pertemuan tersebut, Yasti mengungkapkan pengalamannya ketika memimpin daerah, di mana ia menemukan bahwa banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gajinya “tergadaikan” karena berbagai utang. Kondisi tersebut menyebabkan mereka kurang produktif dan malas bekerja, suatu hal yang menurut Yasti bisa berdampak pada efektivitas pelaksanaan program perumahan oleh Kementerian PKP.
“Waktu saya pimpin daerah, saya cek dulu, ada banyak ASN saya yang gajinya tergadaikan, 95 persen ASN saya sudah tergadaikan. Mereka malas ke kantor, gaji mereka sudah digadaikan. Niat baik Pak Menteri harus dipikirkan matang-matang,” ujar Yasti di hadapan Menteri Maruarar.
Lebih lanjut, Yasti juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mengakses program perumahan tersebut. Menurutnya, banyak MBR yang tidak mampu membayar Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk kepemilikan rumah. Situasi ini, menurut Yasti, perlu diperhatikan dengan serius agar program tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Begitu juga dengan MBR, banyak juga yang KUR-KUR tidak mampu bayar. Kalau ini tidak diselesaikan lebih dulu, saya pesimis program ini berjalan baik,” tegasnya.
Selain aspek pembiayaan, Yasti juga menekankan pentingnya kualitas rumah yang akan dibangun dalam program ini. Ia berharap rumah yang didirikan melalui program Kementerian PKP benar-benar berkualitas dan layak huni, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, kualitas rumah yang baik akan memastikan program ini memberikan manfaat jangka panjang bagi rakyat.
Menteri Maruarar sendiri berjanji akan memperhatikan masukan dari Komisi V DPR RI, termasuk saran yang disampaikan oleh Yasti. Ia menegaskan bahwa kementeriannya sedang dalam tahap perencanaan mendalam untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini. Dengan demikian, diharapkan program tersebut dapat berjalan optimal dan memenuhi target pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Program pembangunan 3 juta rumah per tahun ini merupakan bagian dari inisiatif besar pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan dan memberikan akses hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, dengan berbagai masukan dari DPR RI, pemerintah diharapkan dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan agar program ini dapat berjalan sesuai harapan dan memberi dampak positif bagi masyarakat.
