Headnews.id – Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM) menduga ada upaya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk menunda pemeriksaannya sebagai tersangka di KPK dengan dalih mengajukan kembali gugatan praperadilan. Pukat UGM pun mendesak KPK agar tidak terpengaruh dan tetap melanjutkan proses pemeriksaan.
“Apakah ini artinya untuk menunda-nunda pemeriksaan? Tidak, meskipun mungkin ada niat seperti itu, KPK tidak dibatasi oleh praperadilan,” kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rahman, Senin (17/2/2025).
Zaenur menegaskan bahwa status tersangka Hasto sudah sah secara hukum dan bahkan dikuatkan oleh putusan praperadilan sebelumnya. Oleh karena itu, KPK seharusnya segera menuntaskan pemeriksaan tanpa perlu menunggu proses praperadilan yang baru.
“KPK jangan berlama-lama. Segera selesaikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), lakukan pemanggilan ulang jika diperlukan,” tegasnya.
KPK Bisa Jemput Paksa Jika Hasto Terus Mangkir
Zaenur juga menyoroti kemungkinan KPK untuk menjemput paksa Hasto jika ia terus menghindari pemeriksaan.
“Kalau tidak hadir, panggil lagi. Kalau tetap tidak hadir, jemput paksa. Tidak bisa seorang tersangka beralasan tidak kooperatif hanya karena mengajukan praperadilan,” tegasnya.
Menurutnya, gugatan praperadilan tidak menghentikan proses penyidikan, sehingga KPK memiliki kewenangan penuh untuk tetap melanjutkan penyelidikan kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto.
Hasto Ajukan Dua Gugatan Praperadilan Lagi
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto melalui kuasa hukumnya, Ronny Talapessy, meminta KPK menunda pemeriksaan hari ini dengan alasan telah mengajukan dua gugatan praperadilan baru.
“Penasihat hukum telah datang ke KPK pukul 08.30 WIB untuk menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny dalam pernyataan tertulisnya, Senin (17/2).
Ia berharap KPK menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Namun, langkah ini dinilai sebagai strategi mengulur waktu, mengingat gugatan praperadilan sebelumnya sudah diputus hakim pada Kamis (13/2). Hakim menolak gugatan tersebut dengan alasan kabur dan tidak jelas.
Dengan situasi ini, sorotan kini tertuju pada ketegasan KPK dalam menindaklanjuti kasus yang melibatkan Sekjen PDIP tersebut. Apakah KPK akan segera bertindak atau kembali memberikan ruang bagi Hasto untuk mengulur waktu?
