Headnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa laporan pengembalian barang yang diduga gratifikasi dari Menteri Agama Nasaruddin Umar belum dianggap resmi diterima. Alasannya, formulir pelaporan yang diserahkan melalui stafnya masih belum lengkap.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, meminta agar formulir pelaporan tersebut segera dilengkapi agar proses analisis dapat dilakukan. “Beliau melalui stafnya menyampaikan formulir dan membawa barang yang dianggap gratifikasi, tetapi formulirnya belum lengkap. Jadi, KPK anggap laporan belum diterima,” ujar Pahala pada Selasa (26/11) malam.
Ia menambahkan, “Setelah formulir lengkap, kami akan analisis. Maksimal 30 hari, KPK akan memutuskan apakah barang tersebut milik negara atau dapat dikembalikan ke Menteri melalui penerbitan surat keputusan.”
Barang Diduga Gratifikasi
Barang yang dikembalikan oleh Menteri Nasaruddin melalui Tenaga Ahlinya, Muhammad Ainul Yaqin, masih belum dirinci bentuk dan asalnya. Saat ditanya oleh media, Ainul enggan menyebut detail barang ataupun pihak pemberi.
“Bentuknya barang. Kami sudah serahkan ke dalam,” kata Ainul saat menyerahkan laporan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Selasa (26/11).
Menurut Ainul, barang tersebut diterima Menteri Nasaruddin pada Jumat (22/11) dan langsung diputuskan untuk dilaporkan ke KPK. Ia menekankan bahwa langkah ini merupakan bentuk komitmen sang Menteri dalam mendukung pemerintahan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
“Ini adalah bagian dari komitmen beliau untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai teladan good governance. Arahan ini sesuai dengan pidato beliau di beberapa kesempatan,” tegas Ainul.
Sorotan Publik
Langkah Menteri Nasaruddin mengembalikan barang yang dianggap gratifikasi tentu mendapat perhatian. Namun, beberapa pihak mempertanyakan apakah langkah ini murni komitmen pemberantasan korupsi atau sekadar formalitas belaka.
Ketidaklengkapan formulir laporan memunculkan kesan bahwa proses ini dilakukan terburu-buru atau tanpa koordinasi yang matang. Di sisi lain, keengganan pihak Kementerian Agama untuk mengungkap identitas pemberi barang juga menjadi tanda tanya besar.
Publik kini menanti tindak lanjut KPK. Dengan janji transparansi dari pihak Menteri Agama, langkah ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan terhadap upaya pemberantasan korupsi di tubuh kementerian.
KPK dan Keteladanan Pejabat Publik
Sebagai lembaga antirasuah, KPK memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap laporan gratifikasi ditangani sesuai prosedur. Namun, kasus ini sekaligus menjadi ujian bagi pejabat publik untuk benar-benar menunjukkan komitmen mereka dalam mematuhi aturan dan menjalankan pemerintahan yang bersih.
Apakah laporan ini akan menjadi contoh nyata integritas atau sekadar ritual administrasi belaka, akan terjawab dalam waktu dekat.
