Headnewa.id-Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika, mengusulkan agar pemerintahan Presiden Terpilih, Prabowo Subianto, membentuk kementerian baru yang fokus pada pengembangan pangan dan gizi nasional. Usulan ini bertujuan untuk menangani kompleksitas masalah yang dihadapi sektor pertanian dan pengelolaan pangan.
Dalam keterangannya di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (29/8), Yeka menekankan perlunya kementerian yang dapat mengkoordinasikan berbagai persoalan terkait pangan dan gizi. Menurutnya, masalah-masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan intervensi dari Kementerian Pertanian atau instansi lain yang ada saat ini.
Yeka merinci delapan persoalan utama yang perlu diatasi melalui pembentukan Kemenko Pangan dan Gizi, yaitu:
- Perencanaan dan Pengelolaan: Masalah terkait perencanaan strategis dan pengelolaan sumber daya pertanian.
- Infrastruktur Penunjang Pertanian: Kebutuhan akan infrastruktur yang mendukung produktivitas pertanian.
- Kebijakan Harga dan Subsidi: Pengaturan harga pangan dan subsidi yang diperlukan untuk mendukung petani.
- Ketahanan Pangan: Upaya untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.
- Cadangan Pangan: Pengelolaan cadangan pangan untuk menghadapi situasi darurat.
- Kesehatan dan Nutrisi: Pengawasan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.
- Adaptasi dan Perubahan Iklim: Strategi untuk menghadapi dampak perubahan iklim terhadap pertanian.
- Kebijakan Perdagangan Impor dan Koordinasi Publik: Pengaturan perdagangan impor pangan dan koordinasi dengan publik.
Yeka juga mengungkapkan harapannya agar Rachmat Pambudy dapat dipertimbangkan untuk posisi Menteri Koordinator Pangan dan Gizi. Ia menyatakan, “Semoga yang menjadi Menkonya Pak Rachmat, kita doakan dulu. Karena ini pemerintahan yang baru boleh lah kita berharap.”
Usulan ini mencerminkan kebutuhan mendesak akan koordinasi yang lebih baik dalam pengelolaan masalah pangan dan gizi di Indonesia, serta harapan akan adanya perubahan yang dapat membawa dampak positif bagi sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.
