Headnews.id – Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya peringatkan kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih agar lebih berhati-hati dalam penggunaan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri. Langkah ini diambil menyusul tindakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, yang diketahui menggunakan surat resmi kementerian untuk acara bersifat pribadi.
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi adanya peringatan tersebut. “Benar, Seskab Mayor Teddy sudah peringatkan agar kita semua siaga. Kepercayaan publik yang besar harus kita jaga bersama. Ini berlaku untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih,” ujar Budi saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Budi menegaskan bahwa peringatan tersebut tidak bersifat sebagai teguran, melainkan pengingat bagi semua menteri agar tidak menyalahgunakan wewenang, terutama terkait kepentingan pribadi maupun keluarga. “Ini bukan teguran, hanya pengingat agar kita lebih hati-hati. Jangan menggunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.
Peringatan tersebut, kata Budi, disampaikan oleh Mayor Teddy melalui grup WhatsApp khusus menteri Kabinet Merah Putih.
Kasus ini bermula ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengkritik penggunaan surat undangan resmi oleh Kemendes PDT untuk kegiatan pribadi Yandri. Kritikan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Instagram Mahfud, @mohmahfudmd, yang menampilkan foto surat undangan untuk acara haul, peringatan Hari Santri, serta tasyakuran pelantikan Yandri sebagai menteri.
Menanggapi kritikan tersebut, Yandri mengaku menerima masukan tersebut dengan baik. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Mahfud atas kritiknya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. “Kami berterima kasih kepada Pak Mahfud atas kritikannya. Insya Allah, hal ini tidak akan terulang lagi,” ungkap Yandri.
Dengan adanya peringatan dari Mayor Teddy, diharapkan seluruh menteri lebih waspada dan bijaksana dalam menjalankan tugas, menjaga kepercayaan publik, serta memisahkan antara kepentingan pribadi dan urusan negara.
