Headnews.id – Masyarakat pesisir laut Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengenakan kaus bertuliskan “Korban Mulyono.” Aksi ini merupakan respons terhadap pembukaan kembali ekspor pasir laut setelah dua dekade dilarang.
Dalam demonstrasi tersebut, para peserta menyampaikan berbagai pesan kepada pemerintah terkait dampak negatif dari penambangan pasir laut. Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, dalam orasinya menegaskan, “KKP tidak berhutang kepada investor, tetapi yang akan berhutang adalah kita semua. Ini adalah dosa dari seluruh yang dirampok dari kawan-kawan.”
Susan menambahkan bahwa penambangan pasir laut dianggap sebagai tindakan yang mencuri masa depan penduduk pesisir. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merusak lingkungan dan ekosistem laut, yang merupakan sumber mata pencaharian bagi para nelayan. “KKP merampok masa depan kawan-kawan, anak-anak kalian, dan seluruh Indonesia akan merasakan dampaknya,” ungkapnya.
Para demonstran juga membawa 17 karung yang berisi sampel pasir laut yang diambil dari berbagai pantai di Indonesia yang terdampak oleh penambangan pasir laut. Aksi ini dihadiri oleh perwakilan masyarakat pesisir dari lebih 10 provinsi di Indonesia, termasuk Aceh, Medan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Pulau Seribu, Sulawesi, dan Maluku.
Susan menjelaskan, “Kita mengumpulkan kawan-kawan dari lebih 10 provinsi. Hari ini, mereka adalah wajah paling jujur yang menunjukkan bagaimana rakusnya rezim ini.”
Aksi unjuk rasa ini mencerminkan kekhawatiran mendalam masyarakat pesisir terhadap kebijakan yang dianggap dapat merusak lingkungan dan masa depan mereka.
