
Kejaksaan Agung Tunda Proses Hukum Terhadap Peserta Pilkada 2024
Headnews.id-Kejaksaan Agung (Kejagung) memutuskan untuk menunda seluruh proses hukum terhadap peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 hingga pemilihan selesai. Keputusan ini diumumkan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, pada Senin (2/9). Harli menyatakan bahwa penundaan ini merupakan langkah untuk menjaga integritas proses demokrasi dan mencegah potensi manipulasi hukum oleh lawan politik.
Penundaan proses hukum ini mencakup pemeriksaan dan langkah-langkah hukum lainnya terkait para peserta Pilkada. Harli menegaskan bahwa penundaan ini tidak dimaksudkan untuk melindungi peserta yang diduga terlibat tindak pidana, melainkan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara objektif. “Kami ingin memastikan bahwa proses demokrasi tidak menjadi ajang untuk kampanye hitam. Penundaan ini bertujuan untuk menghindari situasi di mana isu hukum digunakan sebagai alat politik,” jelas Harli.
Langkah serupa juga diterapkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya, di mana proses hukum terhadap peserta ditunda hingga pemilihan selesai. Penundaan ini diharapkan dapat mencegah potensi penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik.
Tahapan Awal Pilkada 2024
Berikut adalah tahapan awal Pilkada 2024 yang perlu diperhatikan:
- Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan: 5 Mei 2024 – 19 Agustus 2024
- Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon: 24 Agustus 2024 – 26 Agustus 2024
- Pendaftaran Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 – 29 Agustus 2024
- Penelitian Pasangan Calon: 27 Agustus 2024 – 21 September 2024
- Penetapan Pasangan Calon: 22 September 2024
- Pelaksanaan Kampanye: 25 September 2024 – 23 November 2024
- Pelaksanaan Pemungutan Suara: 27 November 2024
- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara: 27 November 2024 – 16 Desember 2024
Dengan penundaan ini, diharapkan proses Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan adil dan bebas dari intervensi hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Kejaksaan Agung berharap semua pihak dapat fokus pada penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan berkualitas.