Headnews.id – Di tengah hangatnya suhu politik pasca-pemilu, Forum Purnawirawan TNI mendadak tampil sebagai think tank dadakan yang mengusulkan sesuatu yang cukup ringan: memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tentu saja, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tak tinggal diam—beliau angkat suara, meski dengan volume yang tetap sopan dan penuh hormat ala keluarga besar pensiunan tentara.
“Kita dengar semua, kita hormati semua. Tapi tentu kita kaji dulu, mana yang produktif, mana yang sekadar nostalgia,” ujar Sjafrie, yang tampaknya sedang menelusuri perbedaan antara aspirasi dan ilusi.
Forum yang terdiri dari ratusan jenderal, laksamana, dan marsekal purnawirawan ini melayangkan surat resmi. Bukan surat cinta, tapi surat tuntutan—delapan butir yang bisa membuat siapa pun berkeringat dingin, termasuk mungkin Presiden dan Wapres sendiri.
Salah satu poin yang cukup viral: desakan agar Gibran diturunkan dari kursi Wapres karena dituding hasil dari prosedur yang “kurang syahdu” di Mahkamah Konstitusi. Alasannya? Karena konstitusi tak boleh dipakai main-main, apalagi oleh anak muda yang baru belajar pakai jas.
Surat tersebut ditandatangani oleh para jenderal besar yang dulunya mengendalikan negara dengan senyap, kini mengendalikan Google Docs dan grup WhatsApp. Di antara mereka ada Jenderal (Purn) Fachrul Razi dan Try Sutrisno—nama-nama besar yang kini mencoba membesarkan kembali UUD 1945 versi original, lengkap dengan semangat ‘kembali ke masa lalu yang lebih tertib’.
Beberapa poin lain dari surat tersebut mencakup:
– Tolak IKN (karena Jakarta masih nyaman).
– Usir tenaga kerja asing asal China (karena nasionalisme itu penting, terutama setelah pensiun).
– Hentikan proyek-proyek strategis yang dianggap tidak terlalu strategis untuk rakyat kecil.
– Polri? Kembalikan ke Kemendagri saja, biar lebih rapi katanya.
– menteri? Segera di-reshuffle, terutama yang masih cium tangan ke Jokowi.
Meski penuh semangat perubahan, Forum ini tampaknya belum membentuk partai resmi—setidaknya belum. Namun dengan jumlah tanda tangan yang cukup untuk menggelar konser reunion, mereka tampaknya cukup serius.
Menhan Sjafrie menutup komentarnya dengan penuh kebijakan: “Kita dengarkan para sesepuh. Tentu kita juga pikirkan, bagaimana menjaga harmoni antara masa lalu dan masa kini, tanpa melupakan bahwa keputusan tetap di tangan yang punya palu.”
