Headnews.id – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba) dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang II 2024-2025, Selasa (18/2). Pembahasan yang berlangsung kurang dari sebulan ini tetap berjalan meski diwarnai kontroversi.
Proses Kilat, Tak Sampai Sebulan
RUU Minerba pertama kali diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) pada 20 Januari 2025 dan hanya butuh tiga hari untuk disetujui sebagai inisiatif DPR. Setelah melewati pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) pada 12-15 Februari, RUU ini akhirnya disepakati untuk dibawa ke paripurna hanya sehari sebelum pengesahan.
Skema Izin Tambang Berubah
Salah satu poin krusial dalam revisi UU Minerba adalah perubahan skema pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP). Jika sebelumnya izin tambang hanya diberikan melalui lelang, kini mekanisme prioritas turut diterapkan.
“Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas,” ujar Menteri Hukum Supratman Andi Agtas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/2).
Ormas dan UMKM Bisa Kelola Tambang
Revisi ini juga membuka peluang bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi untuk mengelola tambang. Sebelumnya, ormas hanya bisa mengelola eks lahan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), tetapi kini mereka bisa mendapat izin di wilayah lain.
Selain itu, UMKM yang ingin mengelola tambang harus berasal dari daerah setempat guna mendorong pemerataan ekonomi. “Selama ini IUP lebih banyak dimiliki perusahaan yang berkantor di Jakarta. Nah, sekarang kita mau kembalikan ke daerah,” ujar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Kampus Batal Kelola Tambang, tetapi Tetap Dilibatkan
Salah satu poin kontroversial dalam RUU Minerba yang sempat dikritik adalah pemberian izin tambang kepada kampus. Publik khawatir aturan ini membuat kampus rentan terhadap tekanan politik.
Namun, dalam draf final, aturan tersebut dihapus. Sebagai gantinya, perusahaan tambang diwajibkan menyisihkan sebagian keuntungannya untuk mendukung riset dan pengembangan di perguruan tinggi di wilayah pertambangan.
“Pemberian pendanaan bagi perguruan tinggi dari sebagian keuntungan pengelolaan WIUP dan WIUPK dilakukan untuk meningkatkan kemandirian, layanan pendidikan, dan keunggulan perguruan tinggi,” tambah Bahlil.
Pengesahan revisi UU Minerba ini menjadi babak baru dalam regulasi pertambangan Indonesia. Meski menuai pro dan kontra, pemerintah memastikan aturan ini bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan penguatan peran lokal dalam sektor pertambangan.
