Headnews.id — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Dr. Wihaji, mengingatkan pentingnya pemanfaatan optimal Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp16 miliar yang dialokasikan untuk Kabupaten Cilacap. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Wakil Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Sura, di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Kamis (9/5/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Ammy menyampaikan kekhawatirannya bahwa dana DAK yang cukup besar itu berpotensi tak terserap optimal karena keterbatasan sumber daya manusia di daerah. Ia mempertanyakan kemampuan daerahnya menyerap anggaran hingga akhir 2025.
“Apakah bisa terealisasi semua? SDM kami terbatas,” ujar Ammy.
Menanggapi hal itu, Menteri Wihaji langsung bergerak cepat. Ia menghubungi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK) di Cilacap — salah satu penerima manfaat utama dari DAK tersebut.
Hasilnya, terdapat 1.398 petugas TPK yang dinilai cukup untuk melaksanakan berbagai program, khususnya dalam pengentasan stunting.
“Anggaran sudah sesuai peruntukannya. Insentif TPK terakomodir dalam DAK tersebut,” tegas Wihaji.
Sebagai informasi, total DAK Fisik untuk Cilacap mencapai sekitar Rp107 juta, sedangkan DAK Non Fisik berada di angka Rp16 miliar. Menteri Wihaji berharap seluruh dana bisa direalisasikan untuk mendukung program prioritas nasional.
Selain membahas DAK, Menteri Wihaji juga menyinggung angka Total Fertility Rate (TFR) nasional yang kini telah menyentuh angka ideal 2,1 anak per perempuan. Ia meminta daerah-daerah yang masih di atas angka itu untuk menurunkannya.
“Tak ada lagi provinsi dengan TFR di atas 3. Tapi bagi yang masih di atas 2,1, harus segera turun,” pesannya.
Sementara itu, Ammy mengakui bahwa TFR di Cilacap masih tinggi, yakni 2,11. Hal ini dipengaruhi banyaknya pasangan usia subur yang belum ikut program KB, termasuk karena faktor budaya dan migrasi tenaga kerja.
Dengan luas wilayah 2.124 km² dan penduduk lebih dari 2 juta jiwa tersebar di 24 kecamatan, Ammy menyebut Cilacap sangat membutuhkan tambahan tenaga penyuluh.
“Kami butuh dukungan pusat untuk memenuhi kekurangan SDM di lapangan,” harapnya.
Tentang TPK dan BKKBN
Saat ini terdapat 199.720 Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh Indonesia, dengan sekitar 600 ribu anggota dari kalangan bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka adalah garda terdepan dalam pendampingan keluarga dan percepatan penurunan stunting.
