Atasi Masalah Lahan Tumpang Tindih, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Pimpin Rapat ILASPP
Headnews.id – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar rapat terkait pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Program (ILASPP). Fokus utama rapat ini adalah mengatasi permasalahan tumpang tindih lahan, yang selama ini menjadi hambatan besar dalam pengelolaan tata ruang di Indonesia.
“Awalnya, program ini hanya melibatkan Kemendagri untuk tapal batas desa dan BIG untuk kebijakan One Map Policy. Sekarang, kami libatkan juga Menteri Kehutanan dan Transmigrasi karena banyak sekali kasus lahan hutan, perkebunan, transmigrasi, hingga perumahan yang tumpang tindih,” ujar Nusron saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).
3,7 Juta Hektare Lahan Masih Tumpang Tindih
Dalam rapat ini, hadir sejumlah menteri dan pejabat terkait, termasuk Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman, Mensesneg Prasetyo Hadi, Wamendagri Ribka Haluk, serta Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial (BIG) Belinda Arunawati.
Salah satu contoh konflik lahan yang menjadi perhatian adalah tumpang tindih antara hutan dan perkebunan kelapa sawit, yang mencapai 3,7 juta hektare.
“Kami ingin memastikan bahwa kasus seperti ini tidak terulang di masa depan. Sebelumnya, banyak lahan tumpang tindih karena belum ada integrasi sistem dan data yang komprehensif,” jelas Nusron.
Dengan program ILASPP, pemerintah akan melakukan pemetaan lebih detail dan terintegrasi, mencakup batas hutan, kawasan transmigrasi, desa, pantai, hingga laut.
Proyek ILASPP Didukung Hibah USD 653 Juta dari Bank Dunia
Pendanaan proyek ILASPP mendapat dukungan hibah dari Bank Dunia sebesar USD 653 juta. Dana tersebut dialokasikan untuk berbagai lembaga yang terlibat dalam proyek ini, yaitu:
Badan Informasi Geospasial (BIG): USD 292 juta
Kementerian ATR/BPN: USD 340 juta
Kementerian Kehutanan dan Transmigrasi: Sedang dalam proses penyusunan alokasi
Selain membahas pendanaan, rapat ini juga menghasilkan nota kesepahaman antara kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat implementasi ILASPP.
“Kami membentuk joint team yang terdiri dari ATR/BPN, Kehutanan, BIG, Kemendagri, dan Transmigrasi. Tim ini akan bekerja sama dalam pembuatan peta bersama untuk mengurangi konflik lahan ke depannya,” kata Nusron.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat menciptakan administrasi lahan yang lebih tertata, transparan, dan bebas konflik, sehingga mencegah permasalahan tumpang tindih lahan yang terus terjadi dari waktu ke waktu.
