Headnews.id-Rencana aksi damai yang akan dihadiri oleh Pasukan Berani Mati Jokowi pada Minggu, 22 September 2024, di Jakarta, gagal terlaksana. Lokasi pertemuan di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, yang sebelumnya diperkirakan ramai dengan 20.000 orang, terlihat sepi sepanjang hari. Hingga saat ini, belum ada penjelasan resmi mengenai alasan pembatalan aksi tersebut.
Namun, banyak yang menduga seruan Habib Rizieq Shihab (HRS) turut mempengaruhi gagalnya aksi ini. HRS, dalam sebuah pernyataan yang viral di media sosial, memperingatkan umat Islam, terutama para Laskar Islam, untuk bersiap menghadapi Pasukan Berani Mati Jokowi jika mereka membuat kerusuhan di Jakarta.
Dalam video yang diunggah akun Twitter @Ankiiim_ pada 20 September 2024, Habib Rizieq mengimbau umat Islam untuk mengasah golok mereka. Dia menegaskan bahwa aksi damai dipersilakan, tetapi jika terjadi kekacauan, umat Islam diharapkan turun ke jalan untuk melawan.
“Kalau mereka demo damai, silakan. Tapi kalau mereka bikin rusuh, ganyang mereka!” tegas HRS. “Ini bukan pasukan berani mati, ini pasukan cari mati. Kalau cari mati, kita kasih mati!” seru Habib Rizieq dalam video yang disambut dengan takbir dari para jemaah.
Habib Rizieq juga menyinggung isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam seruannya. Menurutnya, aksi Pasukan Berani Mati Jokowi adalah upaya untuk menguji kekuatan umat Islam. HRS menekankan pentingnya kewaspadaan terhadap ancaman yang mengingatkan pada peristiwa kelam tahun 1965.
Sementara itu, tokoh politik Amien Rais turut menyampaikan pandangannya mengenai aksi Pasukan Berani Mati Jokowi. Dalam sebuah video di akun YouTube pribadinya, Amien mempertanyakan siapa yang mendanai aksi tersebut. Ia juga menyatakan bahwa Jokowi akan segera lengser dari jabatannya dan menilai bahwa kekuatannya kini telah menurun.
Meski begitu, isu kebangkitan PKI yang diangkat oleh Amien Rais dan Habib Rizieq mendapat bantahan dari Mahfud MD, mantan Menko Polhukam. Dalam cuitannya, Mahfud menyatakan bahwa tuduhan terkait permintaan maaf pemerintah kepada PKI dalam Keppres Nomor 17 Tahun 2022 tidak benar. Keppres tersebut, menurut Mahfud, hanya mengakui pelanggaran HAM berat, sesuai keputusan Komnas HAM.
Berbagai pandangan dan spekulasi mengenai aksi Pasukan Berani Mati Jokowi terus bergulir, sementara aksi yang direncanakan di Jakarta pada akhirnya tidak terlaksana.
