Headnews.id – Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 yang menekankan pentingnya optimalisasi fungsi intelijen penegakan hukum. Instruksi ini ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri di seluruh Indonesia.
Instruksi ini mencakup sepuluh perintah yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait, salah satunya adalah menyelenggarakan intelijen penegakan hukum sesuai dengan tujuan intelijen kejaksaan. Tujuan utama dari intelijen penegakan hukum adalah untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT).
Dalam wawancara, Jaksa Agung menyatakan bahwa optimalisasi fungsi intelijen ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. “Dengan intelijen yang baik, kita dapat mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin muncul dan mengambil tindakan sebelum masalah tersebut berkembang lebih lanjut,” ujar Jaksa Agung.
Instruksi ini juga menekankan pentingnya kerjasama antara berbagai lembaga kejaksaan dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa intelijen yang dikumpulkan dapat digunakan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi.
