Headnews.id – Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemindahan ibu kota negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur merupakan keputusan yang telah mendapat persetujuan dari seluruh rakyat Indonesia melalui wakil-wakil mereka di DPR. Dalam sambutan di Rakornas Baznas 2024 di Istana Negara IKN, pada Rabu, 25 September 2024, Jokowi menyatakan bahwa langkah ini bukan semata-mata keputusannya sebagai presiden.
“Ini bukan keputusan presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR,” ujar Jokowi, seperti dikutip dari video yang dirilis Sekretariat Presiden.
Namun, berbagai survei yang telah dilakukan sejak rencana pemindahan ini diumumkan pada 2019 menunjukkan pandangan masyarakat yang berbeda-beda. Data dari sejumlah lembaga survei mengungkapkan bahwa tidak semua rakyat mendukung rencana tersebut.
Sebuah survei dari lembaga Median pada September 2019 menunjukkan bahwa 45,3 persen responden menolak pemindahan IKN dengan alasan kondisi ekonomi yang masih menjadi perhatian utama. Sedangkan, 40,7 persen responden menyatakan setuju.
Survei lain oleh KedaiKOPI pada periode yang sama juga mencatat bahwa 39,8 persen responden tidak setuju dengan perpindahan ibu kota, sementara hanya 35,6 persen yang mendukung. Menariknya, 95,7 persen responden dari DKI Jakarta, yang paling terdampak oleh pemindahan ini, menolak keputusan tersebut.
Pada Desember 2019, lembaga Roda Tiga Konsultan mengungkapkan bahwa 38,3 persen responden menolak pemindahan ibu kota, sementara 32,5 persen mendukung. Survei Indonesia Political Opinion (IPO) pada Februari 2022 juga memperkuat hasil ini, di mana 53 persen responden menentang rencana tersebut.
Bahkan, survei terbaru pada Juli 2023 dari Indostrategic mengungkapkan bahwa 57,3 persen responden merasa tidak setuju atau sangat tidak setuju ibu kota segera dipindahkan, meski 40,1 persen mendukung langkah ini.
Di sisi lain, Indo Barometer pada 2020 mencatat mayoritas publik (53,8 persen) mendukung pemindahan ibu kota dengan alasan seperti mengurangi kepadatan di Jakarta, pemerataan pembangunan, dan menekan kesenjangan ekonomi.
Berbagai alasan muncul baik dari pihak yang mendukung maupun yang menolak. Para pendukung percaya bahwa pemindahan ini dapat mengurangi kepadatan Jakarta dan menciptakan pemerataan pembangunan. Sementara, mereka yang menolak menyoroti biaya tinggi serta kekhawatiran bahwa jangkauan terhadap pusat pemerintahan akan semakin jauh.
Opini publik yang beragam ini menunjukkan bahwa meskipun keputusan pemindahan ibu kota telah disetujui oleh DPR, ada perdebatan yang cukup besar di kalangan masyarakat terkait implikasi kebijakan tersebut.
