February 19, 2025
PKB Terbelah: Politikus Minta Bubarkan Rencana Muktamar Tandingan
Economy

PKB Terbelah: Politikus Minta Bubarkan Rencana Muktamar Tandingan

Aug 27, 2024

Jakarta,Headnews.id — Situasi internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) semakin memanas menjelang rencana Muktamar tandingan yang akan diadakan pada 2-3 September 2024 di Jakarta. Wakil Sekretaris Jenderal PKB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa Muktamar PKB yang sah adalah yang diadakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali, dan meminta aparat hukum untuk membubarkan muktamar tandingan yang dianggap ilegal.26 Agustus2024

“Kalau ada penyelenggaraan muktamar di luar muktamar di Bali, kami minta aparat penegak hukum untuk membubarkan. Ilegal,” ujar Huda dalam konferensi pers di Bali Nusa Dua Convention Center pada Sabtu, 24 Agustus 2024.

Huda mengklaim bahwa semua Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) hadir dan sepakat dengan keputusan Muktamar Bali. Ia meragukan kredibilitas pihak-pihak yang ingin menyelenggarakan muktamar tandingan.

“Bagaimana ada 3 orang yang ngaku seolah-olah bisa menyelenggarakan muktamar? Semua peserta yang hadir hari ini–dari DPC, dari DPW–100 persen hadir di sini,” kata Huda.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, juga menolak legitimasi Muktamar tandingan, menyebutnya sebagai tindakan politik yang tidak memiliki dasar hukum.

“Itu liar. Tidak ada aturan hukum Indonesia yang memberikan keleluasaan kepada orang-orang yang tidak jelas dari mana,” ujar Cak Imin di Bali.

Rencana Muktamar tandingan di Jakarta ini diprakarsai oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai Fungsionaris Dewan Pengurus Pusat PKB, yang dipimpin oleh Sekretaris Fungsionaris DPP PKB, A. Malik Haramain. Haramain mengklaim bahwa Muktamar di Bali tidak demokratis dan hanya memperkuat kepentingan Cak Imin.

“Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip, kaidah demokrasi serta cacat secara organisatoris,” kata Haramain dalam pernyataan tertulis.

Haramain juga menuduh adanya pemecatan terhadap sejumlah tokoh PKB, seperti Yahya Cholil Staquf, Yaqut Cholil Qaumas, dan Lukman Edy, serta pemecatan 168 DPC menjelang Muktamar Bali. Menurutnya, praktik ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam proses pemilihan.

Fungsionaris DPP PKB yang menggelar Muktamar tandingan berencana menunjuk mantan Sekretaris Jenderal PKB, Lukman Edy, untuk memimpin persiapan Muktamar ulang serta menyusun kepanitiaan, termasuk Organizing Committee dan Steering Committee.

Konflik internal PKB ini menunjukkan ketegangan yang mendalam dalam partai, dengan potensi dampak yang luas bagi stabilitas dan masa depan PKB di kancah politik nasional.