OpenAI Dukung Aturan Pelabelan Konten AI oleh Pemerintah AS
Headnews.id-OpenAI, pengembang ChatGPT yang berbasis di San Francisco, menyatakan dukungannya terhadap rancangan undang-undang yang mengatur pelabelan konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI). OpenAI menilai bahwa transparansi dan identifikasi asal-usul konten sangat penting, terutama dengan teknologi watermarking, agar publik dapat membedakan antara konten buatan manusia dan konten yang dihasilkan oleh AI.
Hal ini dianggap krusial, terutama menjelang pemilu di berbagai negara yang mewakili sepertiga populasi dunia. Penggunaan AI dalam memproduksi konten telah menjadi perhatian utama dalam beberapa pemilu sebelumnya, termasuk di Indonesia, karena kekhawatiran akan dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh konten AI.
Kepala Pejabat Strategi OpenAI, Jason Kwon, menyatakan bahwa teknologi dan standar baru dapat membantu masyarakat memahami asal-usul konten yang mereka temui secara online. “Ini dapat mencegah kebingungan antara konten yang dihasilkan oleh manusia dan AI yang sangat realistis,” ujarnya, seperti dikutip oleh Reuters.
RUU yang dikenal sebagai AB 3211, yang mewajibkan pelabelan pada berbagai jenis konten, mulai dari meme hingga deepfake yang dapat menyesatkan opini publik tentang kandidat politik, telah disetujui oleh Majelis Negara Bagian California. RUU ini selanjutnya akan diproses ke Senat Negara Bagian untuk pemungutan suara.
Jika disahkan sebelum akhir sesi legislatif pada 31 Agustus 2024, RUU tersebut akan diajukan kepada Gubernur Gavin Newsom untuk ditandatangani atau diveto sebelum 30 September 2024.
Meskipun AB 3211 belum mendapatkan perhatian besar, itu adalah bagian dari upaya legislatif yang lebih luas di California untuk mengatur AI. Selain AB 3211, undang-undang AI lainnya, seperti SB 1047, juga sedang dibahas. SB 1047 mengharuskan pengembang AI untuk melakukan pengujian keamanan pada beberapa model AI mereka sendiri. California sendiri telah mengajukan 65 RUU terkait AI pada musim legislatif ini, mencakup berbagai langkah untuk memastikan keputusan algoritmik tidak bias dan melindungi kekayaan intelektual individu dari eksploitasi oleh perusahaan AI.
