Headnews.id-Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai sektor industri diprediksi akan terus meningkat, dengan perkiraan jumlah pekerja terdampak bisa mencapai lebih dari 70.000 orang pada akhir 2024. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran, terutama di kalangan pekerja dan serikat buruh yang mempertanyakan janji pemerintah tentang penciptaan lapangan pekerjaan.
Sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020, belum ada bukti signifikan terkait pembukaan pabrik baru yang dapat menyerap ribuan tenaga kerja. Elly Rosita, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), menyuarakan keresahan buruh, mempertanyakan di mana lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah.
Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, dari Januari hingga Agustus 2024, ada lebih dari 46.000 pekerja yang terkena PHK, dengan mayoritas terjadi di sektor manufaktur, tekstil, dan jasa. Namun, beberapa pengamat seperti Muhammad Andri Perdana dari Bright Institute, memperkirakan angka ini akan meningkat hingga melebihi 70.000 kasus sebelum tahun berakhir, menyebutkan bahwa tidak ada sektor bisnis yang benar-benar aman dari risiko PHK.
Faktor-faktor yang mendorong peningkatan PHK ini meliputi:
- Tingginya suku bunga, yang berdampak pada biaya modal dan investasi, serta
- Penurunan daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh produk impor dan lambatnya pasar global.
Selain itu, UU Cipta Kerja dianggap memperburuk situasi karena memberikan kemudahan kepada perusahaan untuk melakukan PHK dan mengurangi hak-hak pekerja.
Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai langkah mitigasi, seperti membuka bursa kerja nasional dengan 178.000 lowongan pekerjaan, serikat buruh dan pengamat ekonomi menilai bahwa langkah-langkah ini belum cukup untuk mengatasi masalah struktural yang ada.
Bagi pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, ini menjadi tantangan besar. Salah satu penasihat ekonomi tim Prabowo, Dradjad Wibowo, mengatakan bahwa mereka akan fokus pada peninjauan kebijakan yang memengaruhi konsumsi kelas menengah dan memperbanyak pelatihan keterampilan vokasional untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Ini adalah tugas besar bagi pemerintahan baru untuk memastikan stabilitas ketenagakerjaan di tengah ancaman PHK yang semakin meluas.
