Headnews.id – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (Demul) resmi menjalin kerja sama strategis dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak untuk mendorong pembangunan di wilayah Bumi Pasundan. Kesepakatan ini diharapkan semakin mendekatkan TNI AD dengan masyarakat melalui berbagai program pembangunan bersama.
“Para anggota TNI akan kembali hadir di tengah masyarakat, membangun, dan semakin dirasakan manfaatnya. Karena TNI itu manunggal, artinya tidak bisa dipisahkan dari rakyat,” ujar Demul dalam keterangannya, Minggu (23/3).
9 Fokus Utama Kerja Sama
Berdasarkan dokumen kerja sama yang ditandatangani pada Jumat (14/3), Pemprov Jabar dan TNI AD akan berkolaborasi dalam sembilan bidang strategis, antara lain:
Pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi.
Pengelolaan sumber daya air (SDA) dan drainase.
Program ketahanan pangan.
Pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.
Pencegahan kejahatan lingkungan.
Pelatihan bela negara.
Perbaikan rumah tidak layak huni dan penataan permukiman kumuh.
Elektrifikasi atau pemasangan tenaga listrik.
Penanganan darurat bencana.
Dana untuk proyek kerja sama ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menuai Pro dan Kontra
Namun, kerja sama ini mendapat sorotan dari Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang meminta agar program tersebut ditinjau ulang. Ia menegaskan bahwa pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus sesuai dengan regulasi yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat 4 UU TNI.
Menurutnya, keterlibatan TNI dalam tugas-tugas pemerintahan daerah harus selektif dan berbasis Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres) guna mencegah tumpang tindih kewenangan dengan pemerintahan sipil.
“Kita tidak boleh sembarangan menggunakan sumber daya dan personel TNI karena fungsi utama mereka adalah alat pertahanan negara. Semua pihak harus menunggu regulasi teknis agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang,” tegas Hasanuddin.
Terlepas dari polemik yang muncul, kerja sama ini berpotensi mempercepat pembangunan di Jawa Barat jika dapat berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.
