Headnews.id-Pengamat politik Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya setelah ucapannya tentang Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, yang diklaim rutin menerima “setoran” dari menteri setiap minggu. Tuduhan ini menciptakan kehebohan di publik, meski Rocky sendiri merasa laporan tersebut tak masuk akal.
Dalam pernyataannya yang diunggah di kanal YouTube-nya, Rocky menyebut laporan yang dibuat oleh relawan Gibran sebagai sesuatu yang “absurd”. Ia mengaku tak menduga ucapannya dalam sebuah acara debat di stasiun televisi swasta akan berbuntut pada masalah hukum.
Rocky menjelaskan, pernyataannya tentang Gibran terkait dengan momen saat Wali Kota Surakarta itu berkunjung ke rumahnya di awal masa jabatannya. Saat itu, Gibran mengaku sering didatangi oleh beberapa menteri, terutama pada akhir pekan. Rocky lalu mempertanyakan apakah kedatangan menteri-menteri itu disertai dengan “amplop”, yang ia maksud sebagai bentuk gratifikasi.
Kendati Gibran tak memberikan jawaban langsung dan hanya tertawa mendengar pertanyaan tersebut, Rocky mengingatkan Gibran untuk berhati-hati agar tak dituduh sebagai koruptor.
Rocky juga menambahkan bahwa laporan ini justru semakin memancing perhatian publik terhadap pemerintahan Jokowi, yang oleh sebagian orang dinilai sebagai dinasti politik. Menurutnya, hal ini bisa menimbulkan dugaan bahwa ada upaya barter kekuasaan di balik kunjungan rutin para menteri tersebut.
Diduga Ada Tukar Tambah Kekuasaan
Rocky mencurigai kunjungan rutin menteri-menteri Jokowi ke Gibran mungkin bermotif tukar tambah kekuasaan, dengan kemungkinan gratifikasi sebagai imbalannya. Ia juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa para menteri merasa cemas akan di-reshuffle, sehingga mereka mendekati Gibran untuk menjaga posisi mereka.
Laporan tersebut semakin memanaskan perdebatan soal relasi kekuasaan antara Presiden Jokowi dan keluarganya, terutama Gibran, yang belakangan namanya kerap muncul dalam sorotan politik nasional. Rocky Gerung menyatakan bahwa ia hanya ingin memberikan kritik dan menjaga Gibran agar tidak terjebak dalam isu korupsi atau gratifikasi.
Refly Harun: Gibran Harus Diperiksa KPK Jika Terbukti
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, turut menanggapi polemik ini dengan menegaskan bahwa jika tuduhan Rocky terbukti benar, KPK harus segera memprosesnya. Ia menekankan bahwa tidak ada toleransi terhadap perbuatan korupsi, dan jika Gibran benar menerima uang dari para menteri, maka hal itu harus dilaporkan sebagai gratifikasi.
Refly juga menyarankan agar Gibran, sebagai pejabat publik, lebih berhati-hati dalam menerima pemberian apa pun dari pihak lain. Hal ini penting demi menjaga prinsip good governance dan clean government yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap pejabat publik.
Kasus yang melibatkan Rocky Gerung dan Gibran Rakabuming Raka ini telah memicu perbincangan hangat di publik, terutama terkait isu gratifikasi dan pengaruh kekuasaan dalam pemerintahan Jokowi. Meskipun Rocky telah memberikan klarifikasi terkait ucapannya, laporan hukum terhadapnya terus bergulir, dan desakan agar KPK turun tangan semakin kencang.
